Bandara-bandara Yang Terfavorit untuk Transit

Dalam dunia yang ideal, penerbangan seharusnya membawa kita dari bandara yang satu ke bandara tujuan secara langsung, tanpa perhentian, sejauh apa pun. Namun kenyataannya, jarak yang terlampau jauh atau kepentingan bisnis atau ekonomi maskapai penerbangan terkadang mengharuskan kita singgah di bandara tertentu di tengah jalan alias transit.Kebutuhan untuk transit ini kemudian dicermati beberapa manajemen bandara atau pemerintah setempat untuk membuat bandara sebagai "destination in itself" (tujuan sendirinya), yang memberikan berbagai kemudahan bagi pejalan untuk beristirahat sejenak atau menghabiskan waktu yang bisa sampai berjam-jam.Sekarang, bandara tidak hanya tempat singgah yang fungsional tetapi juga rekreasional. Dari pengalaman saya, ada beberapa bandara favorit yang juga dinobatkan sebagai bandara terbaik untuk transit di dunia.

Jokowi Menjanjikan Kesehatan dan Pendidikan Saat Orasi

Gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo, saat orasi di depan Kantor DPRD DKI Jakarta menjanjikan pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk bisa segera diberlakukan."Untuk program bidang kesehatan serta pendidikan, saya mohon doa restu bapak ibu warga sekalian semoga cepat saya sampaikan kepada masyarakat," kata Gubernur yang akrab disapa Jokowi usai pelantikan dirinya dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Basuki T. Purnama di Jakarta, Senin.Jokowi saat orasi mengatakan tetap berencana untuk mendatangi sejumlah kampung mulai dari RT hingga RW dalam mencari permasalahan yang terjadi di Jakarta.Dia mengucapkan terimakasih atas kepercayaan warga DKI Jakarta dalam memilih mantan wali kota Surakarta untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012 hingga 2017.Sementara itu, Wagub Basuki yang akrab disapa Ahok, mengatakan dalam orasinya tugas yang paling utama adalah memenuhi program kesehatan yang telah mereka janjikan saat kampanye."Kami akan mencanangkan program bagi siapapun yang sakit kalau masuk ke rumah sakit, dan kamar rawat kelas tiganya penuh, maka akan kami `upgrade` ke kamar kelas dua," tegas Ahok saat orasi. Menurut dia, siapapun tidak boleh menunggu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. "Itu karena sakit, kemudian hal yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan perumahan adalah hak kita semua," jelas Ahok.Seusai pelantikan dan orasi tersebut, Jokowi meminta warga yang hadir menyaksikan acara pelantikan untuk pulang dengan tertib dan santun di jalan."Saya minta masyarakat pulang dengan tertib, santun dan santai. Lalu nanti setiap hari akan saya hubungi kampung-kampung bapak ibu semua," kata Jokowi menutup acara pelantikan di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.Sejumlah massa yang memadati Jalan Kebon Sirih sempat membuat lalulintas kendaraan yang mengarah ke Tugu Tani tersendat.Jalan yang biasanya dapat dilewati untuk empat jalur, saat pelantikan tersebut hanya bisa dipakai dua jalur karena sisanya terpenuhi oleh warga yang menyaksikan pelantikan.Acara pelantikan berlangsung pada 10:00 WIB hingga pukul 12:15 WIB, kemudian Jokowi serta Ahok naik ke podium untuk berorasi pada pukul 12:30 WIB dengan menggunakan baju pelantikan berwarna putih.

Deddy Kusdinar Pertanyakan Statusnya Yang Sebagai Tersangka Tunggal

Tersangka kasus korupsi Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Jawa Barat, Deddy Kusdinar mempertanyakan statusnya sebagai satu-satunya tersangka dalam kasus tersebut."Saya berpendapat, masa proyek sekaliber itu saya sendiri yang bertanggung jawab sejak tahun 2004," kata Deddy usai diperiksa di kantor KPK.Deddy Kusdinar ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus ini sejak 20 Juli 2012 karena diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan terkait pembangunan sarana Hambalang saat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora (PPK) pada 2010.Deddy yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora itu mengaku ditanyai oleh penyidik mengenai tugas pokok dan fungsinya selaku PPK."Saya tidak mengintervnsi ke panitia pengadaan barang, jadi PPK itu punya tugas pokok sendiri sedangkan untuk pengadaan lelang ada panitia. Panitia dengan PPK adalah sebagai mitra," ungkap Deddy.Namun ia menolak berkomentar apakah Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Wafid Muharam, sebagai kuasa pengguna anggaran dan Menpora Andi Mallarangeng selaku pengguna anggaran juga seharusnya menjadi tersangka dalam kasus yang sama."Kalau soal itu, tolong tanya langsung ke penyidik saja," kata Deddy.Ia hanya menjelaskan bahwa dalam struktur pengadaan barang dilakukan oleh panitia pengadaan yang mengumumkan lelang, lalu disampaikan kepada dirinya selaku PPK dan diteruskan kepada Menpora melalui Sesmenpora selaku kuasa pengguna anggaran."Saya ini bekerja ada struktur hirarkinya. Jadi tidak mungkin Sesmen itu langsung ke saya karena beliau punya atasan. Saya juga tidak mungkin langsung ke bawahan karena masih ada atasan saya," tambah Deddy.Ia mengungkapkan bahwa atasannya akan diperiksa oleh KPK pada pekan depan, namun menolak untuk menyebutkan nama atasan yang ia maksudkan itu.Deddy dikenai Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai penyalahgunaan kewenangan dan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain.Pada Selasa (9/10), Ketua KPK Abraham Samad mengatakan akan ada hal yang mengejutkan untuk kasus Hambalang dan akan terus mendalami kasus tersebut.Sedangkan mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram pada pemeriksaan Kamis (11/10) mengungkapkan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng selaku pengguna anggaran bertanggung jawab terhadap proyek tersebut."Saya sebagai kuasa pengguna anggaran, sedangkan Pak Andi sebagai pengguna anggaran, jadi beliau juga bertanggung jawab.Proyek Hambalang sendiri dimulai sejak 2003 saat masih berada di Direktorat Jenderal Olahraga Depdikbud dengan tujuan menambah fasilitas latihan olahraga selain Ragunan.Pada periode 2004-2009, proyek tersebut dipindah ke Kemenpora dengan pengurusan sertifikat tanah Hambalang, studi geologi serta pembuatan masterplan.Pada 2009, anggaran pembangunan diusulkan menjadi sebesar Rp1,025 triliun sedangkan pada 2010 kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu.Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,175 triliun, hanya Rp 275 miliar yang mendapat pengesahan. Jumlah itu berasal dari APBN 2010 sebesar Rp 125 miliar dan tambahan Rp 150 miliar melalui APBN-P 2010.Anggaran tersebut bahkan bertambah menjadi Rp2,5 triliun karena ada pengadaan barang dan jasa.(ar)